Otonomi Daerah

Otoda itu adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundangan

Asas Otoda:
1. Desentralisasi
Pelimpahan wewenang pemerintah dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengurus urusan pemerintahan dalam NKRI

2. Dekonsentrasi
Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah / badan ekslusif di wilayah tertentu

3. Tugas Perbantuan
Penugasan dari pemerintah kepada suatu daerah atau desa untuk melakukan suatu tugas tertentu yang disertai dengan pembayaran sarana, prasarana serta SDM dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya kepada daerah yang menugasinya

Prinsip Otoda:
1. Otonomi luas
Keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di semua bidang di luar bidang yang menjadi urusan pemerintah pusat

2. Otonomi Nyata
Keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu secara nyata ada, diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah

3. Otonomi yang Bertanggung Jawab
Otonomi dalam penyelenggaraannya harus bertanggung jawab

Dasar hukum Otoda
-pasal 18 ayat 1-7 UUD 1945
-Tap MPR RI no. XV/MPR/1998
-Tap MPR RI no IV/MPR/2000
-UU no 32 tahun 2004
-UU no 33 tahun 2004